Arsip Blog

Resensi Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck: Film Drama yang Melucu dan Membosankan

Poster Film

Pertama kali diajak untuk menonton film ini oleh teman saya untuk mengisi akhir pekan di bulan terakhir tahun 2013 ini di salah sartu bioskop di Jogja. Sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk membuang-buang waktu saya di bioskop dengan menonton film Indonesia, apalagi di sana ada tontonan yang lebih bagus The Hobbit dan juga The Hunger Game 2. Karena diajak oleh teman saya, mau tidak mau harus ikut apa yang mereka tonton.

Sebenarnya ini film menarik, saat melihat bahwa film ini diadaptasi dari Novel dengan judul yang sama karangan dari Hamka. Sudah tidak dipertanyakan lagi kualitasnya, walaupun saya sendiri belum membaca novel aslinya. Mungkin sudah menjadi tren dimana film2 di Indonesia semuanya diangkat dari novel2 yang laris dipasaran, sehingga tidak heran apabila filmnya hanya mengejar profit dengan menumpang nama dari buku yang sudah duluan terkenal. Bagus memang, dan itu juga diharapkan oleh pecinta buku, yang ingin melihat cerita itu bisa ditampilkan dilayar lebar. Tapi sayangnya kita sering menyesal dengan kualitas film yang disajikan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan pembaca. Film yang disajikan tidak sesuai dengan buku aslinya, banyak elemen-elemen penting yang dihilangkan, entah karena apa. Tentu sudah menjadi perhitungan oleh produser film tersebut. Read the rest of this entry

Permasalahan Demografi Kependudukan Di Indonesia

Kelebihan penduduk, khususnya di Indonesia harus menjadi permasalahan serius yang harus di tangani sedini mungkin.

PENDAHULUAN

Menurut data yang didapat dari Bank Dunia (The World Bank), mengenai jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1960 jumlah penduduk di Indonesia mencapai angka 88,6927 juta, dan tercatat juga pada tahun 2012 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 246,8642 juta penduduk. Terdapat sebanyak 36 % kenaikan yang terjadi, dan sebagian besar peningkatan jumlah penduduk terdapat di tanah jawa.

Berbagai macam program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Indonesia, diantaranya adalah program KB (Keluarga Berencana). Tapi, untuk mengatasi permasalahan pendudukan di Indonesia bukan hanya dengan menggunakan program KB, yang hanya bisa menekan jumlah penduduk dan pertumbuhan.

Melonjaknya tingkat kependudukan di Indonesia bukan disebabkan hanya pada jumlah penduduk dan pertumbuhannya saja. Tapi banyak juga dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor persebaran dan kepadatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Banyak para ahli berpendapat bahwa, akibat dari tidak meratanya penyebaran penduduk, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang akan menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk. Faktor budaya juga termasuk dalam penyebab melonjaknya tingkat penduduk di Indonesia. Masih banyaknya masyarakat yang berfikiran bahwa “banyak anak, banyak rezeki”. Pada kenyataanya, semakin banyak keluarga maka akan meningkatkan kebutuhan akan hidup yang layak. Sehingga, tingkat kemiskinan di Indonesia akan terus melonjak dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi segala penyebabnya, pemerintah sudah melakukan program-program yang telah dibuat. Namun pengimplementasian yang kurang baik, menyebabkan program-program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Read the rest of this entry

Fotografi Jurnalistik: Antara Hoby dan Profesi

_DSC0051

Hobi merupakan suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang yang biasa dilakukan oleh para pemuda di Indonesia. Tapi, di Indonesia hobi menjadi sebuah kegiatan musiman. Banyak hobi yang digeluti tak dijadikan keseriusan, dalam waktu beberapa bulan, hobi itu menjadi hiasan di lemari kaca para pemuda di Indonesia. Tidak terkecuali hobi fotografi.

Pada saat ini, siapa yang tidak mempunyai kamera DSLR ? semua yang mempunyai kantong tebal, pasti punya gadget yang satu ini. Tapi seperti hobi-hobi lainnya, para fotografer musiman ini tak selamanya menjadi hobi. Masih ingat saat dulu masuk pertama kuliah semester 3 (tahun 2011), pemuda di Yogyakarta khususnya mempunyai sepeda yang kita sebut sepeda fixie, siapa anak gaul yang tidak punya sepeda fixie ? hampir semua punya, seiring berjalan waktu hanya bertahan 1 semester lebih, sepeda fixie lenyap ditelan perkembangan pergaulan yang sangat cepat. sepeda fixie pun banyak dilelang, dijual belikan bekas.!

Membawa kamera besar, dengan lensa panjang, ketempat-tempat strategis menjadi pemandangan baru setelah sepeda fixie menjamur. Sepertinya saat ini, kamera dslr yang menjadi jenis jamur untuk para pecinta hobi di Indonesia. Read the rest of this entry

Outsourcing di Indonesia – Pasar Kerja Fleksibel

Hari ini melanjutkan membaca buku dari forum MAP UGM, yang berjudul Indonesia Bergerak. Pada bab tentang outsourcing, dijelaskan bahwa awal mula dari outsourcing di Indonesia adaxlah lewat paket bantuan ekonomi IMF dan World Bank terhadap bangsa Indonesia. Dalam nota kesepakatanke 21 antara Indonesia dan IMF butir 37 dan 42 (habibi, 2009: 59) tercantum syarat Labour Market Flexibility. Dengan alasan untuk mengobati krisis ekonomi Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut disitu, kalau Indonesia memberikan istrumen legal terhadap pasar kerja fleksibel, misalnya UU 13/2003 pasal 59 mengenai PKTW dan pasal 64-65 mengenai pekerjaan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja, kepmen 100/2004 dan 101/2004 mengenai tentang pelaksanaan PKTW dan tata cara penyediaan jasa buruh (tjandraningsih dkk, 2010: 16). Dalam UU 13/2003, outsourcing dijabarkan lebih spesifik, yakni sebagai Business Process Outsourcing dan Labour Supply Outsourcing. Yang pertama megatur pemborongan pekerja oleh pihak lain untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terkait langsung produksi pokok, sedangkan yang kedua mengatur penyediaan jasa pekerja atau buruh (tjandraningsih dkk, 2010: 12).  Contohnya di universitas saya di UII, banyak pekerja yang berasal dari UU tersebut menjadi kepastian usaha ini mendapat legimitasi (legal), walaupun sering merugikan para buruh… disini peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, untuk mensejahterakan para pekerja di Indonesia, terkhusus para buruh outsourcing….

Jaminan Sosial: Harapan dan Kemampuan

Jaminan sosial merupakan paduan kata dari social yang berarti masyarakat, society (banyak orang), dan security atau se-curus (kata latin): se- yang berarti pembebasan atau liberation dan curus yang berarti kesulitan atau uneasiness. Dengan demikian, jaminan sosial mengandung arti “pembebasan kesulitan masyarakat”. Dalam istilah lain, jaminan sosial biasa pula diidentikan dengan perlindungan sosial yang berorientasi pada pemberian jaminan oleh negara kepada rakyatnya. Karena itu, alasan utama jaminan sosial diberikan kepada warga negara adalah karena jaminan sosial dapat melindungi warga negara dari risiko-risiko ekonomi dan sosial. International Labour Organization/ILO (1952) mendefinisikan jaminan sosial sebagai “… the protection which society provides for its members, through a series of public measures against the economic and social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age, and deadth; the provision of medical care and provison of subsidies for families with children.” Jaminan sosial menjadi seperangkat instrumen publik untuk mengatasi kesulitan ekonomi sosial yang disebabkan oleh berhenti atau menurunnya penghasilan seseorang akibat sakit, hamil, kecelakaan kerja, menganggur, cacat, usia tua, dan kematian. wujud pemberian jaminan sosial dapat berupa perawatan medis dan pemberian subsidi pada keluarga beserta anaknya. jaminan sosial memiliki nilai dan manfaat yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (basic human needs).

sebagai instrumen dan strategi kesejahteraan, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang berlandaskan dua pilar, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial (Spicker, 1995:58-60). Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Dalam bentuk vertikal, jaminan sosial bersifat progresif (dari orang kaya ke orang miskin) atau regresif (dari orang miskin ke orang kaya). Sedangkan yang berbentuk horizontal dapat berupa “antar-kelompok”: dari kelompok satu ke kelompok lainnya atau dapat juga bersifat “antar-pribadi”. Terkait hal ini, Spicker mengatakan “a lareger part of welfare provision is support for children, who repay when they are adults, for people who are sick, who pay when they are well, and for pensioners, who have paid while they were working” (Spicker, 1995:60) Read the rest of this entry

Dinamika Jaminan Sosial di Indonesia

Jaminan sosial di Indonseia masih memprihatinkan. SJSN yang disahkan tahun 2004, masih tidak menentuk selama 7 tahun. Tahun 2011 UU BPJS disahkan, dan mulai dijalankan 1 januari 2014 !

Jaminan sosial di Indonseia masih memprihatinkan. SJSN yang disahkan tahun 2004, masih tidak menentuk selama 7 tahun. Tahun 2011 UU BPJS disahkan, dan mulai dijalankan 1 januari 2014, berjalan sesuai rencanakah ?!

Beberapa waktu lalu buruh bersorak menyambut lahirnya UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setelah melalui perdebatan panjang, terkait beberapa pasal yang mentransformasikan BUMN menjadi badan nirlaba, akhirnya BPJS terbentuk sebagai badan yang secara khusus mengurusi jaminan sosial secara formal. Empat BUMN, yaitu PT Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri dilebur dalam wadah BPJS. wadah tunggal ini tidak lagi berorientasi ganda (profit dan kesejahteraan sosial), tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. setelah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN (UU No.40 Tahun 2004) lahir sebagai bentuk reformasi jaminan sosial di Indonesia. BPJS dikukuhkan sebagai bentuk reformasi jaminan sosial di Indonesia, BPJS dikukuhkan sebagai institusi resmi penyelenggara jaminan sosial nasioanl yang akan aktif pada tahun 2014 mendatang. perubahan ini menandai sebuah babak baru dalam upaya negara melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. langkah transformasi ini memang sudah seharusnya dilakukan mengingat penyelenggaraan jaminan sosial sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat, yakni mereka yang bekerja di sektor formal, sementara kelompok masyarakat yang lain masih terabaikan. cakupan kepesertaan maupun jenis jaminan pun masih terbatas karena belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. padahal secara tegas UUD 1945 pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.” Disini negara mengemban amanah untuk sedapat mungkin memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi warga negaranya tanpa membedakan ideologi, jenis kelamin, afiliasi politik, ras, agama, status sosial. dengan kata lain, jaminan sosial seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan adil bagi semua warga negara. Read the rest of this entry