Periodisasi Jaminan Sosial Indonesia

Ada tiga periode yang menandai dinamika jaminan sosial nasional. Ketiga periode tersebut merupakan masa perkembangan jaminan sosial di Indonesia. Periode pertama dimulai pada masa sebelum Indonesia merdeka. Pada masa ini, tepatnya ditahun 1936, pemerintah Hindia Belanda telah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai pemerintahannya. bahkan ada pula yang mengemukakan jaminan sosial pada masa itu sudah ada bagi pekerja atas dasar relasi kerja buruh-majikan dalam model perbudakan rakyat (Soepomo, 1974: 8-26). Di era kolonialisme ini, jaminan diberikan kepada pekerja tidak lebih hanya untuk menjamin agar fisik mereka tetap bekerja rodi, bukan atas pertimbangan kesejahteraan atau memperbaiki kualitas hidup rakyat.

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 jaminan sosial mulai berkembang dan berlaku secara legal formal. Era ini menandai periode kedua jaminan sosial di Indonesia. Perkembangan jaminan sosial pada masa ini sudah lebih baik meskipun masih terbatas bagi pegawai negeri yang diberikan sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 2974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Kebijakan ini memberikan jaminan sosial kepada pegawai negeri dan anggota ABRI sebagai asuransi sosial dalam wujud dana pensiun, tabungan hari tua, dan perumahan, serta pemeliharaan kesehatan. tunjangan ini berlaku sesuai mekanisme asuransi yang memungut iuran dari penerima jaminan sosial dan dijalankan oleh BUMN (PT Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri).

Pada tahun yang sama negara memulai program bantuan sosial yang disalurkan melalu departemen Sosial dengan mengacu pada UU No.6 tahun 1974 tentan ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencara alam dan sosial, terganggunya kemampuan untuk mempertahankan hidup: seperti cacat tubuh, jompo, yatim piatu, fakir miskin, dan korban narkotika. jaminan sosial disini menunjukan dua manfaat. pertama, jaminan dapat menghindarkan masyarakat dari kerentanan sosial ekonomi yang disebabkan terganggunya arus penerimaan penghasilan karena sebab-sebab tertentu. Kedua, jaminan akan melindungi masyarakat dari resiko-resiko lingkungan yang sulit diprediksi. dengan demikian, jaminan sosial juga sudah dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial.

Hanya berselang tiga tahun kemudian, perkembangan jaminan pada periode kedua juga telah menyentuh sektor privat. Pada tahun 1977, para pekerja swasta mendapat kesempatan untuk menerima jaminan sosial dalam bentuk asuransi tenaga kerja (ASTEK), yang kemudian dikenal secara resmi setelah terbit UU No.3 tahun 1992. yang dimaksudkan dengan jaminan sosial tenaga kerja dalam kebijakan tersebut adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam kebijakan tersebut adalah perlindungan bagi tenaga kerja yang diberikan dalam bentuk santunan berupa pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan dalam bentuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Secara prinsip,  jaminan untuk swasta juga tidak berbeda dengan pemerintah yang berorientasi untuk melindungi risiko sosial ekonomi.

Pada periode kedua ini memang banyak lahir kebijakan terkait jaminan sosial karena semakin banyak kalangan yang mulai menyadari perlunya jaminan sosial. Dalam perkembangan berikutnya muncul lagi jaminan sosial lainnya, seperti Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Pensiunan (Taspen), dan Asuransi ABRI (Asabri) yang dikelola secara parsial. Pada tahap ini jaminan sosial di Indonesia secara umum lebih dikenal dalam bentuk asuransi sosial yang dapat dikategorikan dalam 3 program utama: (1) asuransi hari tua/pensiun/kematian dan santunan keselamatan, (2) asuransi kecelakaan kerja, dan (3) jaminan kesehatan. Program ini diberikan kepada pegawai negeri, ABRI, dan karyawan swasta melalui BUMN penyelenggara jaminan sosial. secara singkat, beberapa jaminan sosial yang diselenggarakan BUMN tersebut dapat dijelaskan seperti berikut (Yohandarwati, dkk. 2003).

JAMSOSTEK

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja swasta (yang mempunyai hubungan industri) beserta keluarganya. jaminan ini diatur berdasarkan UU No.3 tahun1992, dimana skemanya meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperoleh jaminan hati tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan, dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat.

TASPEN

PT Taspen, berdasarkan PP No.25 tahun 1981, ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi sosial bagi pegawai negeri berupa Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Skema Taspen ini sudah diciptakan sejak 1963 untuk memberikan manfaat kepada pegawai negeri yang pensiun. Jaminan ini bersifat wajib bagi semua pegawai negeri dengan dikenai premi 8% dari gaji bulanan yang diterimanya. program tabungan hari tua PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 3,25% dari penghasilan peserta setiap bulan. sedangkan sumber dana untuk program dana pensiun PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 4,75% dari penghasilan peserta setiap bulan.

ASABRI

Asabri adalah asuransi sosial yang diperuntukkan sebagai tunjangan hari tua dan bantuan bagi anggota TNI dan Polri. Jika Taspen ditujukan sebagai dana pensiun PNS, maka pemberian Asabri sederajat dengan itu sehingga mereka tidak lagi menerima tunjangan Taspen. PP No.67 tahun 1991 mengatur penerima tunjangan Asabri sebesar 2,5% dari gaji pokok bulanan dikalikan masa kerja

ASKES

sistem asuransi kesehatan di Indonesia diselenggarakan oleh PT Askes yang berdiri di tahun 1968. Persero milik pemerintah ini mengelola tunjangan kesehatan yang disalurkan dalam pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup asuransi kesehatan ini, antara lain, meliputi konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan/atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi, dan lain-lain. Kepesertaan Askes adalah pegawai negeri yang berkontribusi 2% dari gaji mereka setiap bulan, sebagaimana diatur dalam keppres no.8 tahun 1977 dan UU No.43 tahun 1999.

Keputusan presiden mo.8 tahun 1977 yang masih berlaku sekarang, menyatakan bahwa 2% dari penghasilan pegawai digunakan untuk pemeliharaan kesehatan pegawai negeri dan penerima pensiun. kemudian pada UU No. 43 tahun 1999, pasal 23, dinyatakan bahwa untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan pemerintah menganggung subsidi dan iuran yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. PT askes termasuk salah satu penyelenggara jaminan yang terus dikembangkan. Pada tahun 1991, keanggotaannya diperluas hingga mencakup veteran serta perintis atau pejuang kemerdekaan. Lalu pada 1993 mencakup perusahaan negara dan swasta dengan partisipasi yang sifatnya sukarela. Pada tahun 2005–setelah UU SJSN ditetapkan–diperluas lagi dengan adanya Askeskin (untuk warga miskin) sebelum kemudian berubah menjadi Jamkesmas pada tahun 2009 yang pengelolaannya dialihkan ke Kementrian Kesehatan.

Empat jenis jaminan yang dirasakan oleh pegawai negeri dan swasta tersebut merefleksikan adanya perhatian yang besar dari pemerintah. Kendatipun demikian sebenarnya ada banyak kritik terhadap kelemahan-kelemahan sistem jaminan sosial yang dilontarkan oleh peserta sendiri dan terlebih oleh masyarakat luas. Berbagai kalangan menilai penyelenggaraan jaminan sosial tidak adil. Jenis programnya masih berbeda antara pegawai negeri dan swasta. Contoh: pegawai negeri memiliki jaminan pensiun, sementara pegawai swasta tidak; sebaliknya, pegawai swasta memiliki jaminan kecelakaan kerja, sedang pegawai negeri tidak mendapatkan santunan sedemikian.

Ketimpangan dalam jenis jaminan memberikan gambaran parsialnya penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Jaminan yang dikelola secara sendiri-sendiri oleh BUMN telah membagi masyarakat pada kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan jenis jaminan dan kepesertaannya masing-masing.  Dilain hal, sistem ini membatasi masyarakat secara luas untuk dapat menjadi bagian dari penerima jaminan sosial tersebut. Diperkirakan jaminan sosial yang berlaku pada empat BUMN tersebut hanya mencakup 8% dari masyarakat Indonesia. Hanya pegawai negeri dan swasta saja yang tercakup di dalamnya, sementara sektor informal (seperti buruh kasar dan wirausaha) terasing dalam penyelenggaraan jaminan sosial tersebut.

Sektor informal, yakni para pencari nafkah lepas (buruh harian, wiraswasta, pedagang kecil, dan lain sebagainya) terabaikan dalam sistem jaminan sosial yang ada. Mereka tidak dapat memperoleh jaminan sosial sejenis asuransi sosial, sebab tidak ada mekanisme yang mengaturnya dalam kebijakan. Padahal sektor informal dab berbagai kelemahan lainnya membuat UU SJSN dan UU BPJS lahir sebagai pembaharuan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Terlebih pascakritis ekonomi pada tahun 1997-1998 masih banyak tersisa masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. SJSN lahir sebagai landasan baru bagi jaminan sosial nasional sedangkan BPJS adalah basis institusional yang akan menyelenggarakannya. Kendati jarak penetapan keduanya memang terlalu lama (sekitar 7 tahun), namun hadirnya kedua kebijakan ini menjadi periode terakhir yang menyisakan harapan akan adanya manfaat yang lebih luas (perubahan jenis jaminan) dan kesempatan kepada masyarakat (perluas peserta) untuk memperoleh jaminan sosial (Sulastomo, 2011). meskipun juga dimungkinkan sebaliknya, karena akan sangat tergantung dari bagaimana kapasitas/kapabilitas negara dipersiapkan untuk menyelenggarakan kebijakan jaminan sosial yang baru ini.

==================================================

Sumber: Buku “Indonesia Bergerak (Pemikiran Komunitas Sekip Untuk Perubahan)”

Buku yang sangat bagus, dari hasil diskusi MAP-UGM. Sayang kalau hanya saya saja yang membacanya, makanya saya menulis beberapa tulisan dibuku ini, agar teman-teman diseluruh Nusantara bisa membaca lewat blog ini. Tidak ada unsur untuk mendapatkan royalti, hanya sekedar menyampaikan ilmu yang bermanfaat dari kawan-kawan MAP-UGM. Dan kawan-kawan dari komunitas MAP UGM-pun, ingin hasil diskusinya bisa dibaca oleh semua orang…😀

Salam…

=================================================

Jangan lupa beli bukunya ya… ^o^

==================================================

About nafi

Panggil saja Piul. :) Lahir 5 Juni 1992, di kota Tegal dari rahim seorang Ibu yang sangat cantik seperti bidadari, yang selalu dilindungi oleh seorang ayah yang hebat layaknya Malaikat dalam hidupku. Nafiul Mualimin sebagai nama dan doa yang mereka berikan padaku... Kata an-Nafi (asmaul husna - yang memberi manfaat) dan Mualim (orang mukmin yang berilmu). Menjadi orang yang bermanfaat dalam ilmu merupakan tujuan saya hidup didunia ini !

Posted on Juni 16, 2013, in Artikel, Berita, Buku, Writing and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: