BPJS dan Orientasi Jaminan Sosial di Indonesia

Dalam setiap perubahan selalu muncul pertanyaan mendasar, apakah perubahan itu akan menciptakan kemajuan, atau setidaknya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat? Pertanyaan ini bukan hal yang mudah dijawab, sebab perubahan lebih bersifat relatif pada pencapaian tujuannya. memang, sebuah perubahan selalu diharapkan akan menciptakan tatanan yang lebih baik. Sama halnya dengan hadirnya BPJS–sebagai ‘anak kandung’ UU SJSN, juga berorientasi untuk mewujudkan sosok jaminan sosial yang ideal, yakni mengakomodasi masyarakat secara adil dan universal. Namun, dapatkah hal itu diwujudkan? Semua pasti akan ditentukan oleh negara sendiri sebagai pelaksana jaminan sosial dengan kemampuan yang dimilikinya.

ORIENTASI JAMINAN SOSIAL BARU VIS A VIS EKSPEKTASI SOSIAL

Telah diketahui bahwa BPJS merupakan lembaga hasil peleburan empat BUMN penyelenggara jaminan sosial sebelumnya, yaitu PT Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri. Transformasi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, sebab keempat BUMN ini memiliki aset masing-masing, dengan sumber premi yang dibayar oleh peserta. Bertransformasi berarti juga harus mengatur kembali aset-aset perusahaan dan hak kepersetaan yang sudah ada. Oleh karena itu, kebijakan merelakan peleburan BUMN tersebut diwarnai sikap pro dan kontra antara masyarakat (peserta) dengan pemerintah, maupun antara pemerintah dengan legislatif, sebab masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya dalam jaminan sosial (Diskusi MAP Corner – Klub MKP, 18 Oktober 2011). Pro-Kontra tersebut cukup ‘alot’, bahkan memakan waktu yang lama untuk merumuskan bentuk BPJS yang akan hadir mengelola jaminan sosial tersebut.

Namun demikian, atas desakan masyarakat BPJS akhirnya terbentuk dengan dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan. Secara substansi bidang-bidang ini tidak memiliki perbedaan dengan apa yang dikelola BUMN sebelumnya. Namun, perubahan status kelembagaannya menjadi nirlaba (BPJS) diharapkan dapat berimplikasi pada arah jaminan sosial selanjutnya dengan adanya manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Terkait aspek ini, UU No.24 tahun 2011 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Sangat jelas bahwa orientasi BPJS kini tertuju pada kesejahteraan peserta yang dalam hal ini akan diperluas untuk seluruh lapisan masyarakat.

Konsep dasar yang dikembangkan dalam kebijakan jaminan sosial baru tersebut menjelaskan secara tegas bahwa negara mengembangkan jaminan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Negara yang berorientasi pada kesejahteraan sosial setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yakni pertama, ketika masalah sosial dapat di-manage dengan baik; kedua, ketika kebutuhan terpenuhi; dan ketiga, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal (Midgley, 1997; Huda, 2009:72). Ketiga syarat ini sangat memungkinkan dicapai melalui mekanisme jaminan sosial. BPJS dengan prinsip nirlaba yang menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar akan dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat.

Tujuan kebijakan tersebut tentunya akan sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Artinya, BPJS harus dapat me-manage penyelenggaraan jaminan sosial sehingga pendapatan negara dapat terdistribusi secara adil. Terlebih dalam kondisi kemiskinan yang masih relatif tinggi (sekitar 12,5% menurut BPS, 2011), BPJS diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada mereka yang kurang mampu. Dalam berita ILO (2011) diuraikan bahwa di Indonesia, pekerja ekonomi informal dan pegawai tanpa kontrak pada umumnya tidak terlindungi oleh manfaat jaminan sosial. Diperkirakan sekitar 54% dari keseluruhan jumlah penduduk tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial kesehatan (sebagian besar merupakan pekerja ekonomi informal dan keluarga mereka) serta 83 persen pekerja tidak memiliki akses terhadap anfaat jaminan sosial lainnya (usia tua, kematian, kecelakaan kerja) (www.ilo.org, 14 Desember 2011). Kemungkinan mereka adalah bagian dari kemiskinan tersebut sehingga harapan kita semua adalah kondisi ini dapat segera diatasi oleh negara. Dengan demikian, kehadiran BPJS menambah besar harapan rakyat untuk memperoleh kesejahteraan.

KEMAMPUAN NEGARA

Secara nyata, apa yang kita saksikan dalam dinamika jaminan sosial nasional sebelumnya, akan menjadi bahan perimbangan sistem jaminan sosial yang akan dilaksanakan ke depan. Sulit dimungkiri jika sebelumnya kemampuan negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial memang masih terbatas. Keterbatasan negara disebabkan oleh beberapa hal yang dipaparkan berikut ini. Hal pertama dapat ditinjau dari kebijakan. Kebijakan adalah instrumen negara mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan juga merupakan komitmen politik negara kepada raktanya. Dalam kaitannya dengan jaminan sosial, negara secara jelas telah menunjukan komitmennya dengan mentransformasikan BUMN menjadi BPJS. Kelembagaan ini menjadi basis institusional yang kuat untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan jaminan sosial.

Namun begitu, tujuan mewujudkan tercapainnya kesejahteraan sosial bisa saja menyimpang dari apa yang diharapkan karena kebijakan juga mengandung perimbangan politik ekonomi terkait pengelolaan pendapatan dalam mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial. Cakupan kepesertaan dan jenis jaminan yang semakin luas membutuhkan sumber daya yang besar dari negara. Artinya, negara perlu menambah alokasi anggaran untuk pelaksanaan jaminan sosial. Akan tetapi, negara dapat saja mengantisipasi pembiayaan dengan meningkatkan premi peserta. Secara matematis, cara ini (jika tidak menaikkan pajak di sektor lain) akan membantu pembiayaan jaminan sosial, meskipun hal ini kemudian dapat berdampak negatif terhadap biaya hidup peserta jaminan sosial. Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya jaminan sosial tidak mengurangi beban sosial tetapi menciptakan risiko kemiskinan yang baru. Distribusi pendapatan (kaya ke miskin) sebagaimana diharapkan pun tidak terwujud. Inilah hal yang sempat menjadi keresahan sejumlah kalangan ketika BPJS akan ditetapkan, karena dianggap akan membebankan rakyat (Antara.com, 18 Juli 2011). Kebijakan disini bukan menjadi pegangan yang tidak dapat ‘dipolitisasi’ sebagai politik anggaran negara.

Pemerintah menggunakan politik anggaran dengan alasan aspek finansial negara yang terbatas. Jumlah peserta yang akan terus bertambah akan membebani keungan negara. Dengan menggunakan simulasi jumlah pekerja informal (berkisar 14 – 63 juta orang), pemerintah menghitung anggaran negara yang dikeluarkan jika SJSN/BPJS mulai dijalankan akan mencapai 1,36% PDB dan akan mengingkat 4,54% PDB dalam kurun waktu 60 tahun (Kompas, 29 April 2011). Perhitungan ini menunjukan alokasi anggaran yang akan ditanggung dalam perubahan sistem tersebut akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kepesertaan.  Selain itu, peningkatkan/perluasan jaminan juga akan berhadapan dengan pilihan antara mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang juga menjadi bagian pembagunan sosial, untuk mengentaskan kemiskinan sebagai target mencapai MDGs 2015.

Jaminan sosial saat menjadi tanggung jawab BUMN memberikan dividen ke negara sebagai profit persero, yang berasal dari premi pesertanya. Berbeda ketika telah menjadi BPJS (badan nirlaba), premi sepenuhnya akan dikelola badan penyelenggara jaminan sosial untuk menambah manfaat jaminan bagi peserta, atau tidak ada dividen lagi untuk negara. Satu keuntungan bertransformasinya BPJS, peserta bisa merasakan manfaat yang besar dari jaminan sosial. Tetapi pemerintah akan menanggung beban biaya yang besar dengan adanya target perluasan jaminan sosial dan kepesertaannya seperti diulas sebelumnya. jadi pada dasarnya negara masih belum sepenuhnya mampu menanggung pembiayaan jaminan sosial yang baru ini karena kemampuan finansialnya relatif masih terbatas.

Aspek lain yang terkait kemampuan negara adalah belum adanya kesiapan infrastruktur dan mekanisme negara untuk melaksanakan jaminan sosial secara adil. Luasnya wilayah Indonesia, ditambah heterogennya kondisi masyarakat, merupakan kesulitan tersendiri dalam mengoptimalkan jaminan sosial. Dalam kondisi ini dapat terjadi berbagai praktek manipulasi pelaksanaan jaminan sosial terutama di daerah-daerah. Sudah banyak terjadi sebelumnya, penyelenggaraan jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak menyentuh target utama, yakni masyarakat miskin. Kartu jaminan Kesehatan yang seharusnya lebih memprioritaskan mereka yang kurang mampu justru dimiliki oleh mereka yang berkecukupan. Sementara pengawasan negara terhadap praktik tersebut masih sangat lemah. Hal ini juga menjadi faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia sulit diturunkan. Dari uraian ini, negara masih tergolong lemah dalam pelaksanaan jaminan sosial. Ini juga menjadi tantangan terbesar negara untuk mewujudkan jaminan sosial yang dapat mengakomodasi masyarakat secara universal dan berkeadilan.

Menjadi jelas disini bahwa kemampuan negara relatif belum berubah. Banyak hal yang masih perlu dipersiapkan oleh negara dalam menjawab harapan masyarakat terkait jaminan sosial yang telah dikembangkan. Kenyataan perangkat kebijakan yang belum mengatur mekanisme jaminan sosial secara lengkap, sumber daya finansial yang belum memadai, dan berbagai hal lain terkait pelaksanaannya, membuktikan kemampuan negara masih berjalan di tempat.

KESIMPULAN

Dinamika jaminan sosial memang sangat jelas menunjukkan sebuah perubahan, baik secara kelembagaan maupun cakupannya (universal). Perubahan ini cukup merupakan langkah maju negara dlaam penyelenggaraan jaminan sosial. Akan tetapi, jika ditinjau dari deprivasi relatif (harapan dan kemampuan negara) tersebut, masih tersisa kesangsian akan terselenggaranya jaminan sosial seperti yang diharapkan. Bahwa meskipun harapan kesejahteraan meningkat dengan adanya perluasan jaminan sosial (kepesertaan dan jenis jaminan), kemampuan negara masih terbatas untuk menopang terlaksananya cita-cita jaminan sosial tersebut. Keterbatasan finansial–yang salah satunya justru disebabkan transformasi kelembagaan jaminan sosial (BUMN ke BPJS)–yang diperparah oleh kurangnya komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan membuat arah mencapai tujuan menjadi ‘abu-abu’ (kabur/tidak jelas). Atau kesenjangan harapan dan kemampuan negara cenderung mewujud (konret) sebagai aspirational deprivation, yakni harapan kesejahteraan yang meningkat dalam jaminan sosial hanya ditunjang oleh kemampuan negara yang belum berubah. Dapat dikatakan bahwa perubahan sesungguhnya belum benar-benar bergerak ke arah kemajuan.

Kelemahan ini sesungguhnya merupakan pelajaran awal untuk menciptakan strategi antisipatif dan kreatif dalam mengatur jaminan sosial ke depan. Secara praktis orientasi kebijakan perlu lebih diarahkan untuk mencapai tujuan. Artinya, BPJS perlu meneguhkan komitmen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuannya, yakni mengatur strategi yang tepat dalam implementasi jaminan sosial.

==================================================

Sumber: Buku “Indonesia Bergerak (Pemikiran Komunitas Sekip Untuk Perubahan)”

Buku yang sangat bagus, dari hasil diskusi MAP-UGM. Sayang kalau hanya saya saja yang membacanya, makanya saya menulis beberapa tulisan dibuku ini, agar teman-teman diseluruh Nusantara bisa membaca lewat blog ini. Tidak ada unsur untuk mendapatkan royalti, hanya sekedar menyampaikan ilmu yang bermanfaat dari kawan-kawan MAP-UGM. Dan kawan-kawan dari komunitas MAP UGM-pun, ingin hasil diskusinya bisa dibaca oleh semua orang…😀

Salam…

=================================================

Jangan lupa beli bukunya ya… ^o^

==================================================

About nafi

Panggil saja Piul. :) Lahir 5 Juni 1992, di kota Tegal dari rahim seorang Ibu yang sangat cantik seperti bidadari, yang selalu dilindungi oleh seorang ayah yang hebat layaknya Malaikat dalam hidupku. Nafiul Mualimin sebagai nama dan doa yang mereka berikan padaku... Kata an-Nafi (asmaul husna - yang memberi manfaat) dan Mualim (orang mukmin yang berilmu). Menjadi orang yang bermanfaat dalam ilmu merupakan tujuan saya hidup didunia ini !

Posted on Juni 16, 2013, in Artikel, Berita, Buku, Writing and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: