Outsourcing di Indonesia – Pasar Kerja Fleksibel

Hari ini melanjutkan membaca buku dari forum MAP UGM, yang berjudul Indonesia Bergerak. Pada bab tentang outsourcing, dijelaskan bahwa awal mula dari outsourcing di Indonesia adaxlah lewat paket bantuan ekonomi IMF dan World Bank terhadap bangsa Indonesia. Dalam nota kesepakatanke 21 antara Indonesia dan IMF butir 37 dan 42 (habibi, 2009: 59) tercantum syarat Labour Market Flexibility. Dengan alasan untuk mengobati krisis ekonomi Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut disitu, kalau Indonesia memberikan istrumen legal terhadap pasar kerja fleksibel, misalnya UU 13/2003 pasal 59 mengenai PKTW dan pasal 64-65 mengenai pekerjaan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja, kepmen 100/2004 dan 101/2004 mengenai tentang pelaksanaan PKTW dan tata cara penyediaan jasa buruh (tjandraningsih dkk, 2010: 16). Dalam UU 13/2003, outsourcing dijabarkan lebih spesifik, yakni sebagai Business Process Outsourcing dan Labour Supply Outsourcing. Yang pertama megatur pemborongan pekerja oleh pihak lain untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terkait langsung produksi pokok, sedangkan yang kedua mengatur penyediaan jasa pekerja atau buruh (tjandraningsih dkk, 2010: 12).  Contohnya di universitas saya di UII, banyak pekerja yang berasal dari UU tersebut menjadi kepastian usaha ini mendapat legimitasi (legal), walaupun sering merugikan para buruh… disini peran pemerintah dalam mengambil kebijakan, untuk mensejahterakan para pekerja di Indonesia, terkhusus para buruh outsourcing….

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s