Kenapa Harus Dimekarkan dan Kenapa Tidak Perlu Dimekarkan Kabupaten Bumiayu ?

Sekarang sedang gencar-gencarnya gerakan pemekaran di wilayah brebes selatan untuk menjadikan Bumiayu sebagai Kabupaten. Banyak pihak yang pro dan kontra terhadap gerakan ini dengan berbagai argumentasi :

 

Kenapa harus dimekarkan ?
1. Jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah Dan masyarakat.
2. SDM dan SDA yang lebih baik.
3. Terciptanya pemerataan pembangunan.
4. Berkembangnya demokrasi lokal, karena pembgian kekuasaan yg lebih kecil.

 

Kenapa tidak perlu dimekarkan ?
1. Dijadikan ladang Korupsi baru, maklum otonomi daerah baru.
2. Terbukanya peluang timbulnya klompok elit daerah yg hny mnginginkan posisi Dan jabatan, utk tujuan individu maupun kelompok.
3. Warga menjadi korban untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)
4. Akibatnya timbul perekonomian daerah berbiaya tinggi.

Perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum mencapai target yang optimal. Setelah otonomi dilaksanakan seharusnya ada kemajuan berarti di daerah. Otonomi seharusnya mampu memperbaiki kebutuhan rakyat seperti masalah kesejahteraan, kinerja kepala daerah, serta memunculkan kompetisi yang sehat antar daerah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah juga kurang. Pemerintah pusat seharusnya bisa tegas terhadap pemerintah daerah dan berani memberikan sanksi sehingga otonomi tetap berada pada jalur yang benar dan memberi manfaat. Dengan otonomi daerah seharusnya kepala daerah takut untuk berbuat kesalahan, malu jika daerah yang dipimpinnya tertinggal dan berusaha mencapai janji-janji mereka untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Masih banyak masalah yang terjadi di daerah, bahkan terkait kepala daerah yang tersangkut masalah hukum yaitu Korupsi.

Oleh karena itu, ketika gerakan pemekaran menuju kabupaten Bumiayu ini perlu dilandasi rasa saling percaya satu sama lain dan tidak membawa kepentingan apapun baik itu individu, kelompok, maupun partai politik yang hanya akan membawa kepada konflik horisontal. Kepala Desa, BPD, Aktivis, LSM, Mahasiswa, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat. harus bersama-sama menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik. Masyarakat harus tahu segala permasalahan yang ada di daerah. Selain itu gerakan pemekaran harus berada pada kapal persatuan dan kesatuan dalam satu rantai sistem yang tidak terputus dan saling terbuka satu sama lain untuk menyatukan visi yaitu untuk kemaslahatan umat di daerah sesuai dengan tujuan daripada yang menjadi dasar tujuan dibentuknya daerah otonomi baru.

 

Tulisan bersama: Mahardika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s