Pemekaran Kabupaten Bumiayu, Ladang Korupsi Baru !

Masyarakat menjadi korban ! | RG: Batra

Saya terkejut mendengar teman saya mengatakan bahwa salah satu calon bupati Brebes menjanjikan–apabila ‘terpilih’–akan menjadikan kota Bumiayu menjadi kabupaten baru–alias pemekaran daerah. Dan itupun terjadi sekarang (setelah pasangan Hj. Idza Priyanti, S.E – Narjo, unggul 51,85% dibandingkan 48,15%  dari pasangan H. Agung Widiantoro – Athoilah, sumber : http://www.brebeskab.go.id), semua meributkan pemekaran Kota Bumiayu menjadi Kabupaten Bumiayu dengan didukung oleh 5 kecamatan (kec. Paguyangan, kec. Bantarkawung, kec. Salem,  kec. Tonjong, kec. Sirampog).

Pemekaran daerah di Bumiayu bukanlah hal yang baru, semenjak diberlakukannya Undang Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Bumiayu seringkali dieluh-eluhkan untuk menjadi Kabupaten, tapi para pengusung, satu-persatu jatuh, sehingga pemekaran-pun hanya menjadi isapan jempol belaka.

Banyak yang menyebabkan keinginan diwujudkannya pemekaran daerah (Bumiayu), antara lain: Jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Sumber Daya Alam dan Manusia yang lebih baik.

Terbesit pertanyaan, apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya akan meningkat setelah jadi dimekarkan ?

Berbagai pandangan dan opini seringkali terdengar ketika pertanyaan itu diutarakan. Ada yang beranggapan negatif dan meyakini bahwa pemekaran telah membuka peluang timbulnya bisnis kelompok elit didaerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Dikorbankannya warga, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tentu sangat merugikan, sehingga terjadi perekonomian daerah berbiaya tinggi.

Ada pula yang menanggapi dengan optimis, bahwa setelah pemekaran akan memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. dan juga diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

Terlepas dari pendapat diatas, saya hanya bisa menjawab bahwa pemekaran daerah, memerlukan persiapan sangat matang ! Bukan untuk persiapan Insfrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, ataupun Kesehatan, melaikan persiapan para pemegang tampuk kepemimpinan daerah Otonomi baru, diujung jurang korupsi yang menggiurkan !

Siapkah !?
Siapa yang menjamin ???

About nafi

Panggil saja Piul. :) Lahir 5 Juni 1992, di kota Tegal dari rahim seorang Ibu yang sangat cantik seperti bidadari, yang selalu dilindungi oleh seorang ayah yang hebat layaknya Malaikat dalam hidupku. Nafiul Mualimin sebagai nama dan doa yang mereka berikan padaku... Kata an-Nafi (asmaul husna - yang memberi manfaat) dan Mualim (orang mukmin yang berilmu). Menjadi orang yang bermanfaat dalam ilmu merupakan tujuan saya hidup didunia ini !

Posted on Oktober 29, 2012, in Artikel, Berita, Jurnalistik, Renungan, Writing and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: