Beberapa Catatan Krisis Penting Tentang UU Intelijen

Saya mengutip dari salah satu buletin, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua…

Dari Kajian Lajnah Siyasiyah DPP HTI terhadap draft RUU Intelijen yang terdiridari 46 pasal terbagi dalam sepuluh bab, Naskah Akademik (NA) yang disiapkan DPR (2010), ditambah DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang diajukan Pemerintah atas RUU Intelijen Negara, ada beberapa catatan kritis penting tang perlu menjadikan perhatian semua elemen masyarakat.

Pertama, ada kalimat-kalimat dan frase yang tidak didefinisikan dengan jelas, pengertiannya kabur dan multitafsir, sehingga nantinya berpeluang menjadi pasal karet. Misalnya, frase “ancaman nasional” dan “keamanan nasional”, dsb definisinya tidak jelas, pengertiannya kabur dan multitafsir. Begitu juga “musuh dalam negeri”, siapa dan kriteriannya apa, tidak jelas. Poin pertama ini sangat penting, karena rumusan yang tidak terukur menyangkut definisi dan hakikat dari “ancaman”, “keamanan nasional” dan “musuh dalam negeri” itu sangat mungkin disalah gunakan demi kepentingan politik kekuasaan. Karena bersifat subyektif, maka penafsirannya ajan tergantung “selera” pemegang kebijakan dan kendali terhadap operasional intelijen. Bisa jadi, sikap kritis dan kritik atas kebijakan pemerintah akan dibungkam dengan dalih “ancaman” atau mengancam “keamanan nasional” dan stabilitas.
Kedua, di dalam RUU Intelijen Pasal 1 dikatakan Intelijen negara merupakan lembaga pemerintahan, tidak dikatakan lembaga negara. Dengan definisi itu, intelijen berpeluang dijadikan alat penguasa untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya.


Ketiga, dipasal 31 RUU Intelijen, LKIN (Lembaga Kordinasi Intelijen Nasional)—atau BIN dalam DIM dan pasal 14 usulan pemerintah—memiliki wewenang untuk melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap komunikasi dan dokumen elektronik, serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, spionase, subversi, sabotase, dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional. Di dalam penjelasan dikatakan, intesepsi itu dilakukan tanpa ketetapan ketua pengadilan. Bahkan di ayat 4 pasal yang sama, Bank Indonesia, bank, PPATK, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang, dan wajib memberikan informasi kepada LKIN atau BIN.
Pemberian wewenang penyadapan tanpa izin pengadilan akan menjadikan pintu penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi penyadapan itu didasarkan pada alasan yang definisi, kriteria dan tolok ukurnya tidak dijelaskan, kabur dan multitafsir sehingga bisa bersifat subyektif dan tergantung selera. Lebih bahaya lagi, tidak disebutkan siapa yang berwenang memutuskannya penyadapan itu. Akibatnya secara implisit setiap personel intelijen berhak memutuskannya. Di negara hukum manapun, penyadapan harus atas izin pengadilan. Jika ada sebagian negara maju yang membolehkan penyadapan tanpa izin pengadilan, itu dianggap tidak demokratis dan mencederai demokrasi. Pemberian wewenang intersepsi tanpa izin pengadilan ini akan bisa menyebabkan terjadinya penyadapan secara liar. Intelijen justru memata-matai rakyat. Akibatnya warga tidak lagi terjamin hak privasinya dan terancam, yang ironisnya justru oleh intelijen yang dibayari dengan uang mereka.
Keempat, didalam DIM Pemerintah, diusulkan pemberian wewenang kepada BIN untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif (interogasi) paling lama 7×24 jam. Ini akan berpotensi lahirnya rezim intel. Usulan itu sama saja memberi wewenang intel BIN untuk mengambil orang yang dicurigai, tanpa surat perintah, tanpa diberitahu tempat dan materi interogasi, tanpa pengacara dan tanpa diberitahukan kepada keluarganya. Lalu apa bedanya dengan penculikan ? jika usulan itu digolkan, maka akan lahir kembali rezim represif. Penculikan akan terjadi lagi seperti pada masa reformasi atau bahkan lebih dari itu, sebab dilegalkan oleh undang-undang. Padahal dinegara hukum manapun, penangkapan adalah wewenang aparat penegak hukum yakni kepolisian, disamping bahwa penangkapan bukanlah fungsi intelijen.
Kelima, didalam RUU tidak ada mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh kerja-kerja lembaga intelijen. Hal itu ditambah adanya potensi intelijen menjadi “arogan” dan nyaris tanpa kontrol—seperti terpapar diatas akan menjadi musibah dalam kehidupan sosial politik warga negara dan hak-hak warga negara akan terabaikan. Warga berpotensi jadi korban tanpa ruang untuk mendapatkan keadilan. Disinilah terlihat jelas potensi lahirnya rezim intel.
Keenam, RUU intelijen tidak mengatur dengan jelas mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelijen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelijen akan menjadi “super body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo.
Dengan beberapa catatan kritis itu—masih ada yang lain–, maka RUU intelijen itu akan melahirkan kembali rezim represif. Dan itu merupakan kemunduran bagi kehidupan umat di negeri ini.
Apalagi sekarang, RUU itu sudah disyahkan oleh DPR. ???!!! Apakah, akan terjadi lagi, melahirkan sebuah rezim Represif seperti atau bahkan lebih dari rezim Orde Baru…

Berikut salah satu berita tentang disahkannya UU Intelijen :

DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Intelijen menjadi Undang-undang meski sejumlah pihak menolak pengesahan tersebut.

Beberapa ulasan, yang lebih lengkap dari HTI :
RUU Intelijen = Lahirnya Rezim Represif

About nafi

Panggil saja Piul. :) Lahir 5 Juni 1992, di kota Tegal dari rahim seorang Ibu yang sangat cantik seperti bidadari, yang selalu dilindungi oleh seorang ayah yang hebat layaknya Malaikat dalam hidupku. Nafiul Mualimin sebagai nama dan doa yang mereka berikan padaku... Kata an-Nafi (asmaul husna - yang memberi manfaat) dan Mualim (orang mukmin yang berilmu). Menjadi orang yang bermanfaat dalam ilmu merupakan tujuan saya hidup didunia ini !

Posted on Januari 22, 2012, in Artikel, Jurnalistik, Writing and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: